Mendagri Tak Khawatir Data E-KTP Disadap Singapura

JAKARTA - Saat ini data base kependudukan hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tersimpan di gedung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, Kalibata, Jakarta. Mendagri Gamawan Fauzi khawatir, jika suatu waktu ada bencana, misal gempa atau kebakaran, data base penting itu bisa hancur semua. Padahal, biaya untuk akurasi data penduduk lewat proyek e-KTP, sangat besar. Nah, untuk mengantisipasinya, maka dibuat data base cadangan, yang disimpan di lokasi yang dianggap aman. Gamawan ngotot, Batam adalah lokasi yang dianggap aman. "Apalagi di Batam sudah ada tempatnya untuk menyimpan data itu, tinggal menyewa saja. Batam kan relatif jauh dari bencana. Kalau misalnya di Sumbar, bisa kena gempa," ujar Gamawan. Sebelumnya, rencana Gamawan ini ditentang sejumlah anggota Komisi II DPR. Achmad Muqowam misalnya, dia khawatir jika data base kependudukan di simpan di Batam, maka bisa disadap Singapura. "Harus diperjelas dulu, kenapa pemerintah memilih Batam sebagai lokasi penempatan data center e-KTP. Apa ada jaminan, data-data penting tersebut terjaga kerahasiannya dan tidak akan terbaca oleh Singapura," kata Achmad Muqoam, beberapa hari lalu. Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja juga berpendapat sama. Politisi PAN ini menilai, sangat berbahaya menempatkan data center e-KTP di Batam. Gamawan tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap. "Kalau Lembaga Sandi Negara sudah mengatakan begitu, ya saya berani jamin tak ada masalah," cetus Gamawan. Dikatakan, Lembaga Sandi Negara juga akan dilibatkan dalam penempatan data penting ini. Idealnya, katanya, data cadangan bukan hanya satu saja, melainkan dua atau bahkan tiga. Untuk sementara, di Batam saja dulu. Sebelumnya, Kalimantan juga menjadi alternatif. "Tapi yang di Batam sudah ada lokasinya," imbuhnya. Rencananya, penempatan data di Batam ini akan dilakukan awal 2013, tatkala perekaman e-KTP sudah kelar. Berapa anggarannya? "Saya nggak tahu. Saya hanya kebijakannya saja," pungkasnya. Dikutip/diedit dari jpnn.com

Enam Daerah Belum Selesaikan E-KTP

PASAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menegur enam kepala daerah di Jambi yang belum menyelesaikan pelaksanaan e-KTP tepat waktu. Dia memberi waktu hingga Oktober 2012 untuk menyelesaikan program e-KTP. “Program ini upaya kita meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, serta tertib administrasi kependudukan untuk menyukseskan pemilu legislatif dan pilpres 2014 di Provinsi Jambi,” katanya, dalam rapat Forkopinda Semester II dan Rakor Camat Catur Wulan II 2012 di Abadi Convention Center (ACC), kemarin (17/7). Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota. Di antaranya, Kabupaten Merangin dengan hasil 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun sebesar 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi dengan hasil 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi dengan hasil 270.353 dari target 267.311. Sedangkan enam daerah yang belum mencapai 100 persen, Kabupaten Tanjab Barat 26.110 dari target 202.579, Kerinci 318.843 dari target 188.590, Batanghari sebesar 56.031 dari target 139.480, Tanjab Timur 47.876 dari target 169.600, Bungo 116.011 dari target 173.819, Sungaipenuh 9.370 dari target 53.676, dan Tanjab Barat 26.110 dari target 202.579. Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, program e-KTP telah mulai dilaksanakan sejak 2010. Hanya saja, secara massal baru dilakukan pada 2011. “Beberapa daerah ada yang selesai pada 30 April 2012 lalu,” katanya. Dalam kesempatan itu, Gamawan juga mengingatkan kepala daerah dan DPRD tidak selalu ribut, demi menciptakan kinerja yang baik. Menurutnya, pertengkaran antar lembaga negara hanya akan membawa petaka. Imbasnya, pembangunan terbengkalai dan masyarakat tambah sengsara. “Tak ada larangan dewan mengkritisi kepala daerah. Tapi jangan terus-terusan. Kalau bertengkar, jangan lebih dari enam bulan,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu. Dia mengatakan, harus ada keseimbangan antara DPRD dan kepala daerah. Meski berperan sebagai lembaga pengawas, bukan berarti DPRD hanya bisa mengkritisi. “Saya ingatkan kepada ketua DPRD, Anda juga sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintah. DPRD tak boleh perang habis-habisaan dengan eksekutif. Harus ada cek dan balance. Perbedaan itu hikmah, bukan untuk hancur-hancuran,” katanya. Gamawan juga mengingatkan para bupati dan wali kota, menghargai posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ia menegaskan, jangan mentang-mentang telah mendapat mandat lantaran dipilih secara langsung oleh rakyat, bisa seenaknya dan enggan menghargai posisi gubernur. “Kalau menteri tangan kanan presiden, maka gubernur tangan kiri presiden,” katanya. Dia mengatakan, memang sistem demokrasi memberi ruang bagi kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini bukan berarti kepala daerah punya kewenangan penuh mengelola daerah. “Kepala daerah punya wewenang karena diberikan mandat dan kewenangan dari presiden. Jadi sebenarnya, kewenangan kepala daerah itu mandat turunan dari presiden selaku lembaga penguasa negara. Kalau ada kepala daerah yang tidak selaras dengan presiden, berarti dia belum baca pasal 18 UUD 1945,” jelasnya. Gamawan juga sedikit menyentil daerah yang belanja aparaturnya di atas 60 persen. “Jangan sampai terjadi ada APBD yang mayoritas tersedot untuk belanja pegawai. Mana untuk masyarakat? Inilah yang patut dikritisi. Efektiflah mengelola anggaran,” katanya dalam acara yang dihadiri seluruh muspida, bupati, ketua DPRD dan camat se-Provinsi Jambi. Dikutip/diedit dari jambi-independent.co.id

Kemendagri Bolehkan Ahmadiyah Mengaku Islam di E-KTP

Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengaku, lembaganya memperbolehkan warga Ahmadiyah dan aliran Sunda Wiwitan mengisi agama Islam pada kolom agama di e-KTP. “Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” ucap Reydonnyzar, Rabu (12/09). Biar bagaimanapun, tambah Reydonnyzar, warga Ahmadiyah dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan harus diberikan pelayanan pengisian folmulir e-KTP. Masalah agama dan kepercayaan menurutnya, bukan hal yang menghalangi warga negara untuk tidak mendapatkan kartu identitas penduduk. “Mereka wajib dapat e-KTP, tidak ada kaitannya dengan kepercayaan mereka. Ini hak masyarakat dan kewajiban negara,” tambahnya. Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, hingga awal September ini belum mendata warga Ahmadiyah dan aliran Sunda Wiwitan untuk pembuatan e-KTP. Pihak Pemkab Kuningan masih menunggu keputusan dari Kemendagri di Jakarta. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak memiliki kewenangan karena belum ada peraturan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, saat muncul polemik Ahmadiyah dalam kasus Cikeusik, berbagai kalangan mengusulkan agar Ahmadiyah berani mendeklarasikan diri membuat agama sendiri selain Islam. Langkah ini dikemukakan guna menghindari konflik yang sering terjadi. "Kalau warga Ahmadiyah tidak mengatasnamakan Islam, masalah ini sudah selesai. Tapi kan, meminta Ahmadiyah keluar dari Islam tidak mudah, tak mudah merubah keyakinan seseorang. Ini yang kemudian terjadi gesekan-gesekan seperti kejadian di Cikeusik,” ujar Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Hasyim Muzadi. Pendapat serupa juga diambil Ketua PBNU, H. Slamet Effendy Yusuf. Menurut Slamet, langkah ini dinilai tepat karena keberadaan Ahmadiyah sudah lama eksis dan sulit ditiadakan. ”Banyak aliran-aliran dan itu terlindungi, tanpa harus menjadi agama,” kata dia saat berdialog dengan Gerakan Peduli Pluralisme (GPP), di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (06/09). Dikutip/diedit dari hidayatullah.com

Baru 89,34 Persen E-KTP Tercetak di Mataram

MATARAM - Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat kuota pembuatan e-KTP secara gratis sebanyak 239.482 orang. Namun, hingga 2 Oktober 2012 yang sudah melakukan rekam data 220.172 orang atau 91,93 persen. ‘‘Masih ada kesempatan bagi yang belum melakukan perekaman untuk mendapatkan e-KTP secara gratis. e-KTP yang sudah tercetak dan siap didistribusikan kepada wajib KTP sebanyak 197.202 atau 89,34 persen,’’ kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram H Ibrahim, Kamis (04/10); Terkait itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram diminta menyelesaikan proses rekam data untuk pembuatan e-KTP. Sehingga Desember mendatang, data semua warga sudah terekam. ‘’E-KTP ini sangat penting bagi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan berlakunya e-KTP ini juga mendukung keamanan daerah,’’ kata Walikota Mataram usai melaunching pendistribusian e-KTP di Kantor Camat Mataram. Terkait card reader yang hanya satu untuk masing-masing kecamatan, walikota meminta pemerintah pusat memberikan tambahan. Ahyar berharap keterbatasan alat sidik jari yang tersedia di kecamatan sebagai alat pencocokan data penerima e-KTP, masyarakat diharapkan tertib dan bersabar, agar pendistribusian e-KTP berjalan lancar. ‘’Lurah dan kepala lingkungan harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman, agar segera melakukan perekaman yang dibuka hingga 31 Desember 2012,’’ jelasnya. Launching pendistribusian e-KTP ditandai dengan dengan pengambilan sidik jari oleh Wali Kota H Ahyar Abduh beserta istri Hj Suryani Ahyar Abduh yang dilanjutkan dengan penyerahan e-KTP secara resmi oleh petugas. Pengambilan e-KTP dilanjutkan Wakil Wali Kota H Mohan Roliskana beserta istri ND Kinnastri Roliskana dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi beserta istri, Hj Baiq Evi Ganevia yang didahului dengan pencocokan data dengan pemeriksaan sidik jari. Untuk memperlancar pendistribusian, Dinas Dukcapil telah menyiapkan 24 orang operator yang tersebar di enam kecamatan, yang mulai melayani dari jam 08.00 hingga 14.00 Wita setiap hari kerja. “Jika terjadi kekeliruan atau kerusakan pada e-KTP, maka kami akan mengumpulkan dan akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan solusi yang akan diambil,” katanya. Ditambahkan, penduduk wajib KTP yang belum terdaftar dalam database masih bisa dilayani di Dinas Dukcapil setiap hari kerja hingga bulan Desember mendatang. Sedangkan penduduk yang tidak memiliki surat keterangan pindah penduduk diberi dispensasi sampai dengan 31 Oktober 2012. “Sementara para wajib KTP yang tidak bisa mendatangi tempat pelayanan karena lansia dan sakit, akan dilakukan pelayanan dengan mobile yakni mendatangi lokasi tertentu dengan cara bertahap,” katanya. (cr-tnn) Dikutip/diedit dari jpnn.com

Tambun Selatan Siap Bagikan 15 Ribu e-KTP

BEKASI – Sebanyak 15 ribu lebih Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bentuk fisik siap diberikan kepada warga Tambun Selatan, awal minggu ini. “Kami masih mengecek fisik e-KTP dengan alat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, untuk isi chip yang ada,” ujar Ahmad Syaebani, Kasie Kependudukan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dia menyebutkan dari jumlah itu terbanyak Kelurahan Jatimulya, Mangunjaya dan Sumberjaya. “Setelah diperiksa KTP siap didistribusikan,” lanjut Ismet, sapaan akrab Kasie Kependudukan Kecamatan Tambun Selatan. Saat ini ke 15 ribu E-KTP sedang dipilah-pilah per desa, RW dan RT, untuk memudahkan pengaturan, “Belum ada petunjuk apakah KTP lama tidak berlaku lagi atau bagaimana,” jelas Syaebani, ketika ditanya soal nasib KTP lama. TAMBUN SELATAN PADAT Sementara itu hingga akhir September lalu sudah 784 ribu lebih warga Kabupaten Bekasi yang sudah direkam data, sidik jari, tanda tangan dan iris matanya. “Padahal jumlah warga wajib KTP 1,5 juta lebih, jadi 51,71 persen,” ujar H Hanif, Kabid pendataan dan evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Bekasi sejak April lalu atau sudah tujuh bulan lamanya. Namun hasilnya baru setengah dari wajib KTP yang sudah terekam. “Kita masih ada kesulitan karena alat perekam yang minim di wilayah penduduk padat,” katanya. Penduduk padat wajib KTP, kata Hanif, ada di wilayah Tambun Selatan, meski paling banyak yang sudaj direkam, namun tidak sebanding dengan jumlah warga yang wajib KTP Kecamatan Tambun Selatan menjadi perhatian serius bagi Disdukcapil karena jumlah warga e-KTP sebanyak 297.757 orang, tetapi yang sudah terekam e-KTP sekitar 62.105 orang. “Kecamatan Tambun Selatan, Babelan, Tambun Utara, Tarumajaya, Cikarang Barat dan Cibitung menjadi perhatian yang paling serius,” jelas Hanif. Karenanya, Disdukcapil sudah menerjunkan sebanyak 230 petugas perekam yang bertugas di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Ia pun sedang mengupayakan agar seluruh kecamatan tersebut rampung tepat waktu . (Saban/dms) Dikutip/diedit dari poskotanews.com

E-KTP dan NPWP Akan Diselaraskan Tahun 2013

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan, pada 2013 pihaknya akan menyelaraskan kartu tanda pengenal elektronik (e-KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna memudahkan sosialisasi sadar pajak. "Jika e-KTP sukses pada 2013, akan diselaraskan dengan NPWP agar memudahkan Ditjen Pajak untuk menghimbau masyarakat untuk membayar pajak," kata Fuad di Jakarta, Rabu (10/10). Menurut dia, e-KTP akan lebih efektif untuk digunakan sebagai alat untuk sosialisasi karena tiap warga negara hanya akan memiliki satu identitas yang benar sehingga bisa dipastikan orang tersebut wajib pajak atau bukan. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk menghimbau wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. "Terlebih lagi, dalam lima tahun kedepan diperkirakan masyarakat golongan menengah, yang membayar pajak tinggi, akan meningkat pesat. Mereka inilah yang akan menjadi target utama kami," kata dia. Namun, Fuad mengaku masih banyak keterbatasan untuk menangani golongan menengah yang diperkirakan berjumlah sekitar 100 juta wajib pajak itu. Oleh karena itu dia meminta seluruh elemen masyarakat untuk membantu, terutama kepada konsultan pajak guna mengajak masyarakat untuk membayar pajak dengan benar. "Kami juga akan memperbaiki sistem data base dan teknologi informasi (TI), semoga sukses sehingga memudahkan sosialisasi sadar pajak," kata dia. Fuad menambahkan selama ini penerimaan pajak Indonesia belum optimal karena masih banyak kelompok masyarakat yang memiliki usaha tapi tidak membayar pajak. "Andai mereka membayar pajak, negara akan mempunyai uang lebih banyak untuk bangun infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata dia.(Ant) Dikutip/diedit dari analisadaily.com