JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri menjamin data kependudukan yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun daftar pemilih akan diserahkan tepat waktu.
Jika merujuk pada jadwal pemungutan suara Pemilu 2014 yang digelar pada 9 April 2014, maka Kemendagri akan menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) paling lambat pada 9 Desember tahun ini, atau 16 bulan sebelum hari coblosan seperti diatur Undang-Undang Pemilu.
Hal itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi kekhawatiran KPU yang menganggap Kemendagri lelet menyerahkan DAK-2 yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi faktual tentang jumlah pendukung partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014.
Menurut Gamawan, pihaknya justru sudah mengirim data awal hasil perekaman data kependudukan hasil perekaman e-KTP ke KPU.
Data itu diserahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ke KPU pada 2 Agustus lalu, sebagai sebagai respon atas surat KPU yang ditandatangani ketuanya, Husni Kamil Manik.
Pada 23 Juli, KPU meminta Kemendagri menyerahkan DAK-2 untuk menghitung jumlah minimal anggota pendukung parpol di tingkat kabupaten/kota sebagai syarat untuk lolos verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu.
"Sudah kita serahkan. Suratnya tanggal 23 Juli, pada 2 Agustus kita respon dan kita serahkan berkasnya dengan lampiran per kabupaten/kota," ucap Gamawan di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Dipaparkannya, sampai saat ini hasil perekaman e-KTP sudah mencapai angka 132 juta. Jumlah itu akan terus bertambah hingga diserahkan ke KPU pada Desember mendatang.
"Kasarnya kalau sehari kita merekam 500 ribu penduduk, artinya sampai Desember nanti masih ada waktu 120 hari lebih. Hasil perekamannya e-KTP bisa bertambah 60 juta" ucapnya.
Ditambahkannya, Kemendagri juga terus melakukan pembersihan terhadap penduduk yang dduga memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Dari hasil perekaman e-KTP, masih saja ditemukan pemilik NIK ganda.
"Masih ada 400 ribu NIK ganda yang harus dibersihkan," sebutnya.
Sedangkan Dirjen Adminduk Kemendagri, Irman, mengatakan bahwa sudah lima provinsi menuntaskan perekaman e-KTP. Lima provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sedangkan Kapuspen Kemendagri Reydonnizar Moenek meminta KPU tak asal menuding Kemendagri lamban menyerahkan data kependudukan. Menurutnya, proses pendataan masih berjalan dan Kemendagri masih punya waktu cukup lama untuk menyelesaikannya.
"Kalau dituding Kemendagri lambat, itu yang menuding tak tahu undang-undang. Pelajari lagi undang-undangnya, kapan kita harus menyerahkan," kata Reydonnizar.
Sebelumnya, KPU mengkhawatirkan belum adanya data kependudukan yang akan digunakan untuk menentukan daerah pemilihan dan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014. KPU telah menetapkan dua tahap persiapan itu bisa dilakukan pada Desember tahun ini
Dikutip/diedit dari jpnn.com
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melakukan langkah maju terkait sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK). September nanti dimulai penggunaan nomor induk kependudukan bagi warga yang mengurus kartu tanda penduduk (KTP).Untuk merealisasikan penggunaan SIAK, pekan lalu Depdagri mengumpulkan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia ke Jakarta. Tindakan Depdagri itu merupakan langkah strategis sosialisasi pelaksanaan peraturan pemerintah (PP) Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. "Ini baru tahap sosialisasi. Nanti, kalau masih belum ada kemajuan, akan diterapkan sanksi. Jadi, sekarang diimbau dulu. Saya yakin, masing-masing daerah akan berbenah," ujar Sekretaris Jenderal Depdagri Diah Anggraeni usai membuka acara sosialisasi tentang PP 37/ 2007 di Hotel Kaisar, Kalibata, Jakarta.Menurut Diah, peraturan tentang pencatatan penduduk harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Misalnya, untuk pendataan program akta kelahiran gratis, itu nyata dan konkret," ujarnya. Selain itu, daerah diminta tidak menggantungkan diri pada subsidi pusat. "Bantuan pendataan penduduk dari pusat itu bersifat stimulan. Jadi, jangan ada anggapan bahwa daerah harus menunggu dahulu, baru bekerja," katanya. Dalam beberapa proyek pembangunan, kata Diah, memang perlu standardisasi. "Yang sederhana, misalnya, pembuatan nomor induk penduduk atau KTP baru berbasis system administrasi kependudukan. Pusat memberikan klasifikasi untuk menghindari pemalsuan," kata Diah.Namun, tidak setiap program harus menunggu stimulan dari pusat. "Justru harus kreatif, nanti APBD juga ada sharing. persentasenya nanti diatur dengan peraturan tersendiri," tutur Diah. Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri (Dirjen Adminduk) Abdul Rasyid Saleh mengatakan, masyarakat harus proaktif mengisi formulir biodata penduduk. "Jangan khawatir dan ragu-ragu untuk mengisi," katanya. Kegiatan pemerintah itu merupakan bagian dari pemutakhiran dan penyiapan database kependudukan berupa sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK).Dengan mengisi formulir tersebut, dimulailah pencatatan penduduk berdasar nomor induk kependudukan (NIK) yang mempunyai landasan hukum Undang-Undang (UU) Nomor 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian, diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Berkas tersebut mengatur NIK atau yang populer dikenal sebagai single identity number. Pemerintah bakal menerbitkan nomor tunggal yang berlaku seumur hidup dan tidak berubah setelah pencatatan biodata penduduk. "Semua diproses secara otomatis dengan SIAK," kata Rasyid. Menurut dia, selama ini, ketika membuat kartu tanda penduduk (KTP); blangko isian yang tersedia belum lengkap. Berbeda dengan formulir isian biodata penduduk warga negara Indonesia yang memuat 31 elemen. "Ke depan, diharapkan tak ada lagi celah dalam pencatatan semua peristiwa kependudukan," ujarnya. Walau PP tersebut ditandatangani presiden akhir Juni lalu, ternyata pendataan dan pemutakhiran data itu sudah berlangsung begitu UU Administrasi Kependudukan berlaku. Dirjen Adminduk pekan lalu mengirimkan surat kepada gubernur seluruh Indonesia. Surat itu mewajibkan bupati dan wali kota untuk melaporkan hasil pemutakhiran data kepada menteri dalam negeri lewat gubernur secara rutin tiap tiga bulan. Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai database kependudukan segera melakukan migrasi ke format SIAK.Dia mengatakan, penyiapan database tersebut bukan pekerjaan ringan, tapi juga tidak mustahil. "Beri kami waktu karena ini memang bukan sihir," ujarnya. Target kegiatan itu adalah tersedianya data pemilih untuk Pemilu 2009. Menurut dia, itu belum bisa 100 persen, tapi paling tidak 60-70 persen sudah siap. Dengan NIK yang berisi data lengkap pula, pemilu nanti tak perlu lagi kartu pemilih. "Cukup menunjukkan KTP, masyarakat bisa langsung mencoblos pemilu. Sebab, tingkat kepercayaan terhadap KTP sudah tinggi," katanya.Dia berani menjamin tak akan ada seorang warga yang mempunyai KTP lebih dari satu dengan NIK yang berbeda. Soalnya, ada proses otentifikasi yang berjenjang, mulai kelurahan hingga pusat. Dan, ada sanksi tegas kepada yang coba-coba memiliki KTP lebih dari satu. Menurut dia, sanksinya adalah penjara paling lama dua tahun dan denda hingga Rp 25 juta. PP baru itu juga mengatur, setiap penduduk akan memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang akan menjadi identitas tunggal, termasuk dalam pembuatan paspor, rekening di bank, dan surat izin mengemudi (SIM). "NIK akan ditetapkan secara nasional oleh Mendagri, tetapi tetap diterbitkan instansi pelaksana di kabupaten/kota," katanya.
PONTIANAK – Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar dilaksanakan Senin (23/4).
Jumlah DP4 tersebut sebanyak 3.639.810 jiwa pemilih atau 69,55 persen dari total penduduk Kalbar yang sebanyak 5.233.586 jiwa. Sekda Kalbar yang juga sebagai Penanggungjawab Pemutakhiran Data Penduduk Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan penyusunan DP4 merupakan pemutakhiran data penduduk yang diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
”Penyusunan DP4 ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Zeet saat penyerahan DP4 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/4).
Menurut Zeet, DP4 yang diserahkan kepada KPU Provinsi Kalbar adalah data pemilih yang benar-benar terekam dalam server database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan sistem SIAK. Dari sistem SIAK ini menghasilkan database kependudukan yang terkini, mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ia menjelaskan dalam proses penyusunan DP4 tidak dilakukan proses pemutakhiran data penduduk melalui pencocokan dan pemilihan terhadap formulir F1 dan 01 seperti pemilukada sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat sudah melakukan pemutakhiran data sebelumnya, yakni pada 2010.
Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota hanya melakukan validasi dan akurasi data penduduk yang terdapat dalam server SIAK. ”Sehingga tanggungjawab dalam DP4 memastikan data pemilih terekam dalam database SIAK,” katanya.
Terkait dengan hasil verifikasi faktual dan validasi data pemilih oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di lapangan, jika ada perubahan data atau ditemukannya data pemilih baru yang belum masuk dalam DP4, sepenuhnya menjadi ranah KPUD.
Kepala Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalbar, Sopiandi menuturkan sesuai Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Februari 2012, hari H dan tanggal pemungutan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dilaksanakan bersamaan dengan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, yakni Kamis (20/9).
”Untuk mempersiapkan DP4, Pemprov Kalbar melalui Biro Dukcapil telah menyelenggarakan pertemuan dengan Disdukcapil kabupaten kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan kota. Ada 2 kali rapat yakni 9 Februari dan 22 Maret 2012. Hasilnya jumlah DP4 tersebut sebanyak 3.639.810 jiwa pemilih atau 69,55 persen dari total penduduk Kalbar yang sebanyak 5.233.586 jiwa,” ungkap Sopiandi.
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menilai selama ini pejabat baik Bupati, Walikota, Kepala Dinas, Camat, maupun RT yang menangani kependudukan sering menganggap remeh persoalan tersebut. ”Selalu menanggap persoalan ini tidak penting,” kata Cornelis.
Ia berharap ketika DP4 ini nantinya keluar menjadi data pemilih sementara, dapat dipantau dengan baik. Jangan sampai data pemilih menjadi sumber keributan dalam pemilihan kepala daerah.
”Perlu data yang benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang punya pulau terluar. Karena apapun, semua perencanaan sampai pertahanan keamanan berawal dari penduduk,” ujarnya.
Cornelis juga meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengecek kembali data ganda di wilayahnya bersama kepala daerah, agar semuanya jelas. ”Di RRC saja yang penduduknya miliaran orang bisa terdata dengan baik. Yang terpenting adalah political will kepala daerah,” ujarnya, kemarin.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kalbar juga akan melakukan pendataan warganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. ”Sehingga tahu berapa jumlah penduduk kita di Malaysia, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
Sejauh ini belum ada pendataan,” katanya. Ketua KPUD Provinsi Kalbar, AR Muzammil mengungkapkan dengan penyerahan DP4, tahapan pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dimulai.
Penyerahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses penyusunan data pemilih dan akan diserahkan ke kabupaten/kota, yang kemudian diserahkan lagi ke PPDP dan PPS. ”Nanti dimutakhirkan menjadi DPS dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap untuk pemilu,” katanya.
Sementara itu Pemprov Kalbar meminta pemerintah kabupaten dan kota menghapus data ganda penduduk sebanyak 50 ribu jiwa. ”Untuk penghapusannya, sudah diberikan pemahaman kepada kabupaten dan kota.
Pemprov tidak bisa membiarkan ada data ganda,” ujar Sekda Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie.Zeet menjelaskan setiap bulannya pemprov selalu menerima back up data dari kabupaten dan kota untuk mengantisipasi data ganda. Hasilnya, terdeteksi ada data ganda penduduk sebanyak 63 ribu jiwa.
Upaya menyelesaikan persoalan data ganda tersebut, pada 7 sampai 9 Maret lalu dilakukan koordinasi dan fasilitasi administrator kabupaten dan kota, menggunakan aplikasi kabupaten dan kota maupun anomali pemerintah pusat.
Data ganda sebanyak 63 ribu tersebut dipilah. Hasilnya, dari jumlah tersebut ditentukan data penduduk tunggal sebanyak 13 ribu jiwa. ”Sedangkan 50 ribu jiwa data ganda tersebar di kabupaten dan kota. Sudah diserahkan ke kabupaten dan kota untuk dihapus,” kata Zeet.
Dikutip/diedit dari pontianakpos.com