JAKARTA - Kualitas penduduk Indonesia masih cukup memprihatinkan. Ini ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2011 yang berada di peringkat 124 dari 187 negara.
"Kualitas penduduk yang rendah ini juga tercermin dari tingginya angka kematian ibu melahirkan yang disebabkan oleh pendarahan, infeksi dan lainnya," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Inspektur Utama BKKBN Mike Selfia pada Seminar Perempuan dan Keluarga Indonesia di Antara 7 Miliar Penduduk Dunia, di Jakarta, Selasa.
Menurut Sugiri, tingginya angka kematian ibu melahirkan ini terjadi akibat kehamilan pada usia remaja atau usia tua atau terlalu sering melahirkan.
"Tingginya angka kematian ibu melahirkan ditambah juga dengan kehamilan yang tidak diinginkan, akhirnya berujung pada aborsi yang tidak aman," kata Sugiri.
Karena itu, menurut Sugiri, program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) akan memfokuskan sasaran pada keluarga agar kualitas penduduk dapat ditingkatkan lagi.
Menurut hasil pendataaan keluarga yang dilakukan BKKBN tahun 2010, terdapat 62,4 juta keluarga. Dan, setiap tahunnya diestimasikan terjadi penambahan keluarga baru sebanyak 1,5 juta keluarga.
"Mengingat potensinya yang sangat besar, keluarga merupakan unsur strategis yang menjadi sasaran program KKB," kata Sugiri.
Di bagian lain sambutannya, Sugiri juga mengemukakan, peran perempuan masa kini sangat penting, terutama dalam membantu pemerintah melakukan percepatan pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium (millennium development goals/MDGs) 2015.
Ini mengingat beberapa MDGs berkaitan erat dengan perempuan, yaitu mewujudkan pendidikan dasar untuk semua (MDGs ke-2), mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MDGs ke-3), menurunkan angka kematian anak (MDGs ke-4), dan meningkatkan kesehatan ibu (MDGs ke-5).
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Linda Amalia Sari Gumelar mengemukakan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender tidak semata-mata diarahkan kepada perempuan, namun juga laki-laki.
Kesetaraan gender mustahil akan terwujud jika kaum laki-laki tidak ikut berperan aktif dalam mendukungnya. Keluarga menjadi salah satu kunci faktor keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
Menurut Linda, dalam kaitan dengan pembangunan keluarga Indonesia dalam menghadapi penduduk dunia, penguatan lembaga keluarga harus diarahkan pada upaya melahirkan generasi berkualitas. Baik pertumbuhan fisik maupun kualitas perkembangan mental dan spritual. (Singgih BS)
Dikutip/diedit dari suarakarya-online.com
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melakukan langkah maju terkait sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK). September nanti dimulai penggunaan nomor induk kependudukan bagi warga yang mengurus kartu tanda penduduk (KTP).Untuk merealisasikan penggunaan SIAK, pekan lalu Depdagri mengumpulkan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia ke Jakarta. Tindakan Depdagri itu merupakan langkah strategis sosialisasi pelaksanaan peraturan pemerintah (PP) Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. "Ini baru tahap sosialisasi. Nanti, kalau masih belum ada kemajuan, akan diterapkan sanksi. Jadi, sekarang diimbau dulu. Saya yakin, masing-masing daerah akan berbenah," ujar Sekretaris Jenderal Depdagri Diah Anggraeni usai membuka acara sosialisasi tentang PP 37/ 2007 di Hotel Kaisar, Kalibata, Jakarta.Menurut Diah, peraturan tentang pencatatan penduduk harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Misalnya, untuk pendataan program akta kelahiran gratis, itu nyata dan konkret," ujarnya. Selain itu, daerah diminta tidak menggantungkan diri pada subsidi pusat. "Bantuan pendataan penduduk dari pusat itu bersifat stimulan. Jadi, jangan ada anggapan bahwa daerah harus menunggu dahulu, baru bekerja," katanya. Dalam beberapa proyek pembangunan, kata Diah, memang perlu standardisasi. "Yang sederhana, misalnya, pembuatan nomor induk penduduk atau KTP baru berbasis system administrasi kependudukan. Pusat memberikan klasifikasi untuk menghindari pemalsuan," kata Diah.Namun, tidak setiap program harus menunggu stimulan dari pusat. "Justru harus kreatif, nanti APBD juga ada sharing. persentasenya nanti diatur dengan peraturan tersendiri," tutur Diah. Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri (Dirjen Adminduk) Abdul Rasyid Saleh mengatakan, masyarakat harus proaktif mengisi formulir biodata penduduk. "Jangan khawatir dan ragu-ragu untuk mengisi," katanya. Kegiatan pemerintah itu merupakan bagian dari pemutakhiran dan penyiapan database kependudukan berupa sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK).Dengan mengisi formulir tersebut, dimulailah pencatatan penduduk berdasar nomor induk kependudukan (NIK) yang mempunyai landasan hukum Undang-Undang (UU) Nomor 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian, diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Berkas tersebut mengatur NIK atau yang populer dikenal sebagai single identity number. Pemerintah bakal menerbitkan nomor tunggal yang berlaku seumur hidup dan tidak berubah setelah pencatatan biodata penduduk. "Semua diproses secara otomatis dengan SIAK," kata Rasyid. Menurut dia, selama ini, ketika membuat kartu tanda penduduk (KTP); blangko isian yang tersedia belum lengkap. Berbeda dengan formulir isian biodata penduduk warga negara Indonesia yang memuat 31 elemen. "Ke depan, diharapkan tak ada lagi celah dalam pencatatan semua peristiwa kependudukan," ujarnya. Walau PP tersebut ditandatangani presiden akhir Juni lalu, ternyata pendataan dan pemutakhiran data itu sudah berlangsung begitu UU Administrasi Kependudukan berlaku. Dirjen Adminduk pekan lalu mengirimkan surat kepada gubernur seluruh Indonesia. Surat itu mewajibkan bupati dan wali kota untuk melaporkan hasil pemutakhiran data kepada menteri dalam negeri lewat gubernur secara rutin tiap tiga bulan. Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai database kependudukan segera melakukan migrasi ke format SIAK.Dia mengatakan, penyiapan database tersebut bukan pekerjaan ringan, tapi juga tidak mustahil. "Beri kami waktu karena ini memang bukan sihir," ujarnya. Target kegiatan itu adalah tersedianya data pemilih untuk Pemilu 2009. Menurut dia, itu belum bisa 100 persen, tapi paling tidak 60-70 persen sudah siap. Dengan NIK yang berisi data lengkap pula, pemilu nanti tak perlu lagi kartu pemilih. "Cukup menunjukkan KTP, masyarakat bisa langsung mencoblos pemilu. Sebab, tingkat kepercayaan terhadap KTP sudah tinggi," katanya.Dia berani menjamin tak akan ada seorang warga yang mempunyai KTP lebih dari satu dengan NIK yang berbeda. Soalnya, ada proses otentifikasi yang berjenjang, mulai kelurahan hingga pusat. Dan, ada sanksi tegas kepada yang coba-coba memiliki KTP lebih dari satu. Menurut dia, sanksinya adalah penjara paling lama dua tahun dan denda hingga Rp 25 juta. PP baru itu juga mengatur, setiap penduduk akan memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang akan menjadi identitas tunggal, termasuk dalam pembuatan paspor, rekening di bank, dan surat izin mengemudi (SIM). "NIK akan ditetapkan secara nasional oleh Mendagri, tetapi tetap diterbitkan instansi pelaksana di kabupaten/kota," katanya.
PONTIANAK – Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar dilaksanakan Senin (23/4).
Jumlah DP4 tersebut sebanyak 3.639.810 jiwa pemilih atau 69,55 persen dari total penduduk Kalbar yang sebanyak 5.233.586 jiwa. Sekda Kalbar yang juga sebagai Penanggungjawab Pemutakhiran Data Penduduk Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan penyusunan DP4 merupakan pemutakhiran data penduduk yang diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
”Penyusunan DP4 ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Zeet saat penyerahan DP4 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/4).
Menurut Zeet, DP4 yang diserahkan kepada KPU Provinsi Kalbar adalah data pemilih yang benar-benar terekam dalam server database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan sistem SIAK. Dari sistem SIAK ini menghasilkan database kependudukan yang terkini, mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ia menjelaskan dalam proses penyusunan DP4 tidak dilakukan proses pemutakhiran data penduduk melalui pencocokan dan pemilihan terhadap formulir F1 dan 01 seperti pemilukada sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat sudah melakukan pemutakhiran data sebelumnya, yakni pada 2010.
Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota hanya melakukan validasi dan akurasi data penduduk yang terdapat dalam server SIAK. ”Sehingga tanggungjawab dalam DP4 memastikan data pemilih terekam dalam database SIAK,” katanya.
Terkait dengan hasil verifikasi faktual dan validasi data pemilih oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di lapangan, jika ada perubahan data atau ditemukannya data pemilih baru yang belum masuk dalam DP4, sepenuhnya menjadi ranah KPUD.
Kepala Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalbar, Sopiandi menuturkan sesuai Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Februari 2012, hari H dan tanggal pemungutan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dilaksanakan bersamaan dengan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, yakni Kamis (20/9).
”Untuk mempersiapkan DP4, Pemprov Kalbar melalui Biro Dukcapil telah menyelenggarakan pertemuan dengan Disdukcapil kabupaten kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan kota. Ada 2 kali rapat yakni 9 Februari dan 22 Maret 2012. Hasilnya jumlah DP4 tersebut sebanyak 3.639.810 jiwa pemilih atau 69,55 persen dari total penduduk Kalbar yang sebanyak 5.233.586 jiwa,” ungkap Sopiandi.
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menilai selama ini pejabat baik Bupati, Walikota, Kepala Dinas, Camat, maupun RT yang menangani kependudukan sering menganggap remeh persoalan tersebut. ”Selalu menanggap persoalan ini tidak penting,” kata Cornelis.
Ia berharap ketika DP4 ini nantinya keluar menjadi data pemilih sementara, dapat dipantau dengan baik. Jangan sampai data pemilih menjadi sumber keributan dalam pemilihan kepala daerah.
”Perlu data yang benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang punya pulau terluar. Karena apapun, semua perencanaan sampai pertahanan keamanan berawal dari penduduk,” ujarnya.
Cornelis juga meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengecek kembali data ganda di wilayahnya bersama kepala daerah, agar semuanya jelas. ”Di RRC saja yang penduduknya miliaran orang bisa terdata dengan baik. Yang terpenting adalah political will kepala daerah,” ujarnya, kemarin.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kalbar juga akan melakukan pendataan warganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. ”Sehingga tahu berapa jumlah penduduk kita di Malaysia, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
Sejauh ini belum ada pendataan,” katanya. Ketua KPUD Provinsi Kalbar, AR Muzammil mengungkapkan dengan penyerahan DP4, tahapan pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dimulai.
Penyerahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses penyusunan data pemilih dan akan diserahkan ke kabupaten/kota, yang kemudian diserahkan lagi ke PPDP dan PPS. ”Nanti dimutakhirkan menjadi DPS dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap untuk pemilu,” katanya.
Sementara itu Pemprov Kalbar meminta pemerintah kabupaten dan kota menghapus data ganda penduduk sebanyak 50 ribu jiwa. ”Untuk penghapusannya, sudah diberikan pemahaman kepada kabupaten dan kota.
Pemprov tidak bisa membiarkan ada data ganda,” ujar Sekda Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie.Zeet menjelaskan setiap bulannya pemprov selalu menerima back up data dari kabupaten dan kota untuk mengantisipasi data ganda. Hasilnya, terdeteksi ada data ganda penduduk sebanyak 63 ribu jiwa.
Upaya menyelesaikan persoalan data ganda tersebut, pada 7 sampai 9 Maret lalu dilakukan koordinasi dan fasilitasi administrator kabupaten dan kota, menggunakan aplikasi kabupaten dan kota maupun anomali pemerintah pusat.
Data ganda sebanyak 63 ribu tersebut dipilah. Hasilnya, dari jumlah tersebut ditentukan data penduduk tunggal sebanyak 13 ribu jiwa. ”Sedangkan 50 ribu jiwa data ganda tersebar di kabupaten dan kota. Sudah diserahkan ke kabupaten dan kota untuk dihapus,” kata Zeet.
Dikutip/diedit dari pontianakpos.com